oleh

Pemprov Sulut Gelar Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat

Topmanado.com, Sulut – Dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dikembangkan di provinsi dan kabupaten kembali lagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat di Hotel Peninsula pada Jumat (12/04/2019).

Dalam sambutan pembukaannya Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw mengatakan peranan Gubernur Sulut selama tiga tahun belakangan ini sehingga bisa menjadikan Sulut sebagai provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor.

Lebih lanjut dijelaskan, sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se Indonesia walaupun tidak termasuk 10 destinasi unggulan di indonesia dimana tahun 2015 Sulut masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak gubernur sudah buka airline yang baru dari Kinibalu dan Davao.

Tambah Kandouw, kebijakan pemerintah menggunakan goverment expenditur pertama output outcomenya jelas dan lebih utama suitinebel bisa terus berlangsung dan dirasakan oleh masyarakat. Wagub Kandouw juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara kabupaten /kota Provinsi dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan harapan bapak gubernur dana desa dari 1.7 triliun bisa jadi 3 triliun.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sonny Harry B Hamadi mengatakan bahwa tugas kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit sendiri.

Sonny Harry optimis Sulut punya potensi yang besar untuk mengelola bumdes apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan dengan rakor ini yang di hadiri oleh kepala dinas kabupaten kota bisa mengali potensi dan berfikir bagaimana desanya mengalami kemajuan lebih cepat lebih cepat dan lebih cepat lagi,” tutup Hamadi.

Turut hadir dalam Rakor tersebut jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh, Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos
(CIM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed