oleh

Reses di Langowan, Warga Keluhkan Ini ke Imelda Rewah

TOPMANADO.COM- Masa Reses I tahun 2019 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Imelda Novita Rewah dilaksanakan di Gedung Serbaguna Triple R Waleure, Langoan.

Dalam agenda reses tersebut, politisi PDIP ini menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait masalah drainase, trotoar, BPJS, dan terminal bayangan.

Seperti yang dikatakan Hukum Tua Amongena I, Belly Memah, dirinya meminta revitalisasi drainase dari Wolaang sampai ke daerah pekuburan di Amongena I.

“Saya juga meminta setelah dilakukan revitalisasi drainase bisa dilakukan pembangunan trotoar. Kiranya usul ini dapat ditampung dan direalisasikan di tahun mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Langowan Utara,
juga mengusulkan untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sulut untuk menambah para pedagang kaki lima, pedagang usaha kecil, penjual rica, dan petani untuk diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan.

“Karena Pak Bupati sudah menganggarkan untuk tahun depan, ojek, sopir, kusir bendi dan tukang untuk diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menanggapi semua aspirasi masyarakat tersebut, INR (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas dari usulan yaitu drainase dijalan protokoler yang menghubungkan Langowan Timur sampai Langowan Barat dan juga masalah trotoar, karena sudah ada kejadian ada yang meninggal karena tidak ada trotoar disepanjang jalan protokoler di pusat kota Langowan.

“Saya sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi untuk dapat melihat langsung bahkan kami berharap di tahun 2021 usul ini dapat diterima,” jelas Imelda.

Kemudian usulan tadi di singgung masalah terminal bayangan.

“Terminal di Langowan sudah di handle oleh Dishub Provinsi. Saya juga berharap dari Dinas Perhubungan untuk dapat melihat agar supaya terminal bayangan itu tidak ada lagi, karena sangat meresahkan masyarakat, tempat yang di sekitar Sentrum jadi sangat macet, apalagi ini sudah mau masuk natal,” tutur Anggota Komisi I ini.

Dan untuk usulan mengenai BPJS, usul ini akan kami sampaikan, tentunya dari dewan akan disampaikan ke pemerintah provinsi.

“Memang ini anggaran yang besar tapi ini soal kesejahteraan, kami akan bawa, siapa tau ada perluasan penambahan BPJS dalam hal ini bantuan untuk kematian. Jadi, untuk pedagang kecil, petani yang seperti apa dulu.
Kalau untuk Kabupaten Minahasa sendiri, untuk ojek, kusir bendi sudah di iyakan oleh Pemkab Minahasa, jadi bagaimana dengan Provinsi Sulut.” kuncinya

(DL)