oleh

Koordinasi Dampak Virus Corona, Komisi IV DPRD Sulut Sambangi Kemenparekraf RI

TOPMANADO.COM- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Jakarta Rabu (11/03) untuk konsultasi dan koordinasi terkait dampak Virus Corona terhadap pengelolaan pariwisata serta upaya penanganannya.

Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara:

– Pemerintah pusat memberi stimulus untuk pemasaran wisata internasional dengan menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp. 298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus.

– Alokasi lain diberikan kepada anggaran promosi sebanyak Rp.103 miliar.

– Kegiatan tourism sebesar Rp. 25 miliar.

– Relasi media dan jasa pemberi pengaruh atau inflluencer sebesar Rp. 72 miliar.

– Insentif untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata di 10 destinasi yang terdampak virus corona.

– Stimulus tersebut berupa penghapusan tarif pajak hotel dan restoran atau pajak nol persen selama 6 bulan.

– Insentif bebas pajak hotel dan restoran tersebut berlaku untuk destinasi Bali, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba, dan Malang.

– Untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan domestik yang melemah, Pemerintah telah memberikan diskon untuk 10 tujuan wisata.

– Potongan harga itu diberikan dengan kuota 25 persen dari jumlah kursi pesawat setiap penerbangan.

– Pemerintah pusat juga merancang kebijakan yang akan mendorong sektor pariwisata. Contohnya, dengan mendorong dilakukannya pertemuan-pertemuan dari instansi pemerintah dan korporasi di destinasi-destinasi wisata dalam negeri untuk memperkuat sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

– Pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019.

– Adanya PP tersebut berarti wilayah seluas 197,4 hektare di Likupang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai KEK.

– Pemerintah dimandatkan untuk menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Likupang dalam jangka waktu 90 hari dan harus siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak PP diundangkan.

– Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

– Fasilitas dan kemudahan berupa: perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha dan fasilitas dan kemudahan lainnya.

Anggota Komisi IV Melky Pangemanan mengatakan, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar bisa mengeluarkan edaran atau Instruksi Gubernur tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan Virus Corona.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara juga akan mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengikuti langkah pemerintah pusat dengan memerintahkan setiap jajarannya agar melaksanakan aktifitas kedinasan atau pertemuan-pertemuan instansi pemerintah di dalam daerah,” ujar MJP

Ditambahkannya, Komisi IV juga berharap dengan adanya edaran atau Instruksi Gubernur, bisa langsung memerintahkan seluruh jajaran SKPD untuk mendukung sosialisasi resiko penularan Virus Corona di Sulawesi Utara.

“Pemerintah Provinsi juga diharapkan dapat mengambil langkah strategis atau kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif bagi tenaga kerja lokal yang terkena dampak yang cukup signifikan dan juga pemerintah diharapkan bisa memastikan segmen UMKM terus bergerak,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan regulasi yang bisa segera diberlakukan untuk merespon kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan nol pajak bagi hotel dan restoran.

“Pemerintah harus menjamin dan memperhatikan para pelaku usaha wisata melalui aspek regulasi, mengingat mereka turut berkontribusi dalam bentuk retribusi di sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah.” kunci politisi yang terkenal vocal ini.

(D72)*