TopM.com-SULUT – Saat rapat paripurna DPRD Sulut Penyampaian Gubernur Terkait KUA PPAS APBD Sulut 2023, Selasa (26/7), Anggota DPRD Sulut Ir. Julius Jems Tuuk melakukan interupsi.
Dihadapan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Pimpinan dan Anggota Dewan serta para pejabat eksekutif, Tuuk mengungkapkan keresahannya perihal maraknya dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum kepala sekolah maupun guru di Sulawesi Utara.
Ia prihatin sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan sampai saat ini belum dilakukan tindakan tegas.
Tuuk mencontohkan salah satu kasus asusila yang melibatkan oknum kepala Sekolah SMA yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
“Contohnya salah satu Sekolah SMA di Bolaang, dua tahun lalu terjadi kasus asusila namun sampai hari ini masih dipelihara, ” Ucap Jems.
Legislator Dapil Bolmong Raya ini menduga tidak tersentuhnya oknum pendidik tersebut karena diduga ada satu organisasi tertentu yang melindungi posisi jabatannya.
“Bagaimana ini tidak terjadi kasus – kasus pelecehan berikutnya karena seolah – olah ada suatu autoorganizer yang menjaga, saya khawatir jangan – jangan posisi jabatan kepala sekolah diperoleh dengan deal- deal tertentu yang melibatkan uang didalamnya, ” ungkapnya.
Dirinya berharap ketegasan Pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Sulawesi Utara.
“Saya berharap bapak Clay Dondokambey sebagai BKD dapat mengambil alih tanggung jawab membesarkan Sulawesi Utara khususnya SDM yang sudah dicanangkan pemerintah dan saya percaya kedepan Sulawesi Utara akan menjadi lebih baik lagi karena kita membangun kulitas SDM yang sudah disusun oleh bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandow. ” pungkas JT.
(dvd) #
